MUSUH KAUM BURUH : KAPITALISME DAN MILITERISME
Perlawanan kaum buruh terhadap penindasan, bukan hal yang baru dalam sejarah Indonesia. Ketika Indonesia dalam cengkeraman kolonial, kaum buruh, yang dipelopori buruh kereta api, melakukan perlawanan secara radikal untuk mengusir kaum imperialis. Perlawanan mereka dilakukan dengan pemogokan-pemogakan di beberapa kota besar di Jawa dan Sumatera. Kini dalam kungkungan Habibie mereka tetap melawan.
Buruh dalam konteks masyarakat dunia dewasa ini mempunyai peranan yang sangat penting. Karena, tahapan masyarakat
telah memasuki tahapan masyarakat industri, walaupun di Indonesia tahapan ini belum matang
Ekonomi Kapitalisme yang Menghisap
Kaum buruh merupakan kelas yang paling tertindas oleh kapitalisme, seperti di Indonesia. Merekalah yang disebut kelas proletar karena tidak mempunyai alat produksi, yang mereka miliki hanya tenaga. Mereka diperlakukan seperti "sapi perahan" oleh pengusaha. Setelah Soeharto berhasil ditumbangkan oleh gerakan massa, kaum buruh Indonesia seolah-olah lepas dari penghisapan kapitalis kroni (kapitalis anak kerabat Soeharto). Namun sesungguhnya mereka terancam masuk dalam hisapan yang tak kalah ganas, yaitu kapitalis internasional. Kesepakatan yang dibuat Habibie dengan kapitalis internasioanl (diwakili IMF), yang dikenal dengan "paket reformasi IMF" membuat Rakyat Indonesia lebih tercekik. Dengan dibungkus 2paket reformasi IMF" inilah kapitalis internasional memaksa Indonesia untuk menjalankan sistem ekonomi neo-liberalisme. Sistem ekonomi pasar bebas.
Sistem ekonomi neo-liberalisme meng-haruskan dibukanya kebebasan untuk menginvestisikan modal asing di Indonesia; mengharuskan pajak ekspor impor untuk beberapa komoditu dihapus; dan penghapusan subsidi. Artinya apa ? Indonesia dibuka seluas-luasnya untuk transaksi ekonomi internasional, tanpa proteksi. Modal, produk dan tenaga kerja asing bebas bersaing di Indonesia.
Lalu, siapa yang terkena dampak langsung dari sistem ekonomi neo-liberalisme ini ? Salah satunya adalah kaum buruh. Imperialis perlu efisiensi. Efsisiensi, berarti pula PHK massal dan pemotongan gaji. Dampaknya adalah menjamurnya pengangguran. PHK besar-besaran akan terjadi, akibat banyak perusahaan yang harus mengurangi tenaga kerja agar dapat bersaing.
Sedangkan untuk perusahaan kecil dan menenga, masih juga terancam gulung tikar. Mereka akan tergusur atau dicaplok oleh perusahaan multinasional yang memonopoli usaha dari hulu sampai hilir. Akibatnya, semua buruhnya harus menganggur.
Dampak ini sekarang sudah kita rasakan. Sudah 12 juta buruh yang terkena PHK akibat perampingan perusahaan. PHK besar-besaran tidak hanya menimpa buruh manufaktur, tetapi juga melanda buruh jasa (misal: perbankan dan penerbangan). Sulit kita bayangkan, di tengah krisis seperti saat ini jutaan buruh harus menganggur. Harus makan apa keluarga mereka?
Militer Sebagai Penjaga Modal
Kaum imperialis butuh negara yang aman untuk menerapkan sistem ekonomi neo-liberalisme. Diperlukan "penjaga" yang tangguh agar usaha mereka tidak terganggu, agar buruh tidak mogok menuntut kebebasan berorganisasi dan kenaikan upah. Maka diperlukan militer/tentara. Tentara dijadikan alat kaum pemilik modal untuk menindas buruh.
Perlu kita ingat, tentara Indonesia juga mempunyai kepentinagan langsung dengan sistem kapitalisme. Para perwira dan ABRI sendiri juga mempunyai banyak perusahaan, yang secara langsung atau tidak dikuasainya. Artinya, tentara punya kepentingan dengan penentuan upah buruh yang rendah. Tidak heran kalau setiap ada aksi buruh, militer selalu merepresi buruh. Kita tentunya masih ingat kematian Marsinah, yang begitu gigih memperjuangkan nasib kaum buruh. Sering kali, selesai melakukan aksi, beberapa buruh yang dianggap pelopor dipanggil ke kantor koramil atau kodim. Berbagai ancaman mereka terima.
Contoh yang terbaru mengenai represi tentara terhadap aksi buruh terjadi pada tanggal 25 Agustus 1998 di depan kantor YLBHI, Jl. Diponegoro 74, Jakarta. Sekitar 800 buruh PT.Tyfountex yang bergabung dalam Komite Reformasi Kaum Buruh (KBKR), ketika hendak menuju kantor International Labour Organisation (ILO) dihadang oleh tentara. Bentrokan tidak dapat dihindarkan, tentara dengan membabi buta membubarkan aksi tersebut. Ironisnya, ini terjadi dalam era yang disebut "era reformasi."
Senjata digunakan oleh tentara untuk merepresi aksi buruh, dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, disamping mengajukan tuntutan ekonomi (misalnya: kenaikan upah, THR, dll), kaum buruh juga perlu menuntut agar Dwi Fungsi ABRI dicabut. Karena apa ? Selama tentara yang memegang senjata tidak dikontrol oleh sipil, maka mereka tetap akan berbuat sewenang-wenang, aksi-aksi buruh akan tetap direpresi.
Apa yang terjadi di negara kita malah sebaliknya, tentara hanya sebagai pelindung para pemilik modal, bukan pelindung rakyat. Tentara jadi musuh kaum buruh yang memperjuangkan masa depan.
Perlunya Aliansi
Jelas sudah, musuh sebenarnya kaum buruh, yaitu: sistem kapitalisme yang militeristik. Kaum buruh harus bekerja sama dengan sektor lain yang juga tertindas oleh kapitalisme yang militeristik tersebut. Mereka adalah mahasiswa, kaum miskin kota, penganggur, kaum tani, sopir, pedagang kecil, pekerja kelas menengah, pegawai negeri rendahan, dan lain sebagainya. Selama ini kaum buruh agak terpisah dari kekuatan pro-demokrasi lainnya. Seakan-akan persoalan buruh hanya merupakan urusan buruh sendiri, persoalan tani hanya urusan tani sendiri, persoalan mahasiswa urusan mahasiswa sendiri. Kalau ada mahasiswa ikut aksi buruh/tani dicurigai sebagai menunggangi. Hal itu sering diucapkan oleh rejim kapitalis militeristik. Tujuanya: agar kekuatan rakyat mudah dipecah belah, mudah diadu domba. Kalau buruh, mahasiswa, tani dan sektor-sektor lainya bersatu, tentu kekuatan rakyat akan bertambah besar. Hal inilah yang sangat ditakuti oleh penguasa.
Kita dapat belajar dari pengalaman buruh di Korea Selatan. Kaum buruh di Korsel tidak segan-segan bekerjasama dengan mahasiswa dan kekuatan lainya. Setiap ada pemogokkan buruh, mahasiswa mendukungnya dengan aksi-aksi di kampus. Bahkan tidak jarang aksi buruh dan mahasiswa bergabung di pabrik atau di kampus. Mereka dapat memaksa penguasa agar tuntutan mereka dipenuhi, karena kekuatan untuk menekan penguasa lebih besar.
Di samping itu, militer juga akan kesulitan membubarkan aksi. Bayangkan: kalau di pabrik-pabrik buruh mogok, di kampus-kampus mahasiswa aksi, di desa-desa petani juga aksi, dalam waktu bersamaan atau bergabung dalam satu aksi.. Alangkah pusingnya militer! Walaupun militer mempunyai senjata, jumlah mereka kalah jauh dibanding kekuatan sipil. Kekuatan senjata tidak ada artinya, jika melawan kekuatan massa. Pepatah Amerika Latin mengatakan: Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan.
Bentuk Dewan Buruh !
Kaum buruh tidak bisa memperjuangkan kepentingannya, jika tidak terlibat dalam penyelenggaraan negara dan mengontrol negara. Selama ini hanya kaum pengusaha yang bisa terlibat dalam penyelenggaraan negara dan mengontrol negara. Para pemilik modal sebagian menjadi anggota DPRD/DPR/MPR. Bahkan banyak pengusaha yang menjadi pejabat pemerintah di derah dan di pusat. Presiden, wakil presiden, para menteri, dan pejabat militer adalah para pemilik modal juga. Mereka menggunakan kewenangannya untuk kepentingan bisnis mereka. Para pengusaha juga memiliki berbagai macam asosiasi atau organisasi yang mempunyai pengaruh politik yang kuat. Diantara mereka mempunyai partai politik. Sebagian diantara mereka menjadi pengurus partai politik, sebagian lagi menjadi penyandang dana partai politik yang mana dengan dananya itu mereka bisa berpengaruh atau bahkan mengontrol partai tersebut. Dengan demikian, para kapitalis dapat mengontrol negara, sehingga kebijakan-kebijakan negara berpihak pada mereka dan alat-alat negara menjadi alat kepentingan mereka. Kepentingan kaum buruh tidak akan pernah tercapai, jika kaum buruh tidak mengontrol negara. Sehingga kebijakan negara berpihak kepada buruh, dan alat-alat negara menjadi alat kepentingan buruh.
Untuk itu, pertama-tama kaum buruh harus mempunyai alat politik, yaitu organisasi yang independen. Independen di sini berarti independen terhadap kooptasi negara dan independen terhadap subordinasi pemilik modal. Organisasi yang dikontrol negara dan pengusaha, seperti SPSI, jelas tidak akan mampu menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Masuk ke organisasi yang seperti itu, berarti buruh sudah di bawah kontrol negara. Sedangkan negara sendiri sudah dikontrol para oleh pemilik modal.
Kaum buruh juga tidak boleh berada dalam satu organisasi dengan pengusaha. Sebab, organisasi tersebut sudah dibawah kontrol pengusaha lewat dana dan centheng-centheng mereka. Organisasi yang berada di bawah kontrol pengusaha tidak mungkin berpihak pada buruh. Sebab, antara buruh dan pengusaha mempunyai kepentingan yang berlawanan. Buruh ingin upah naik, pengusaha ingin upah murah. Buruh ingin kondisi kerja baik, sedangkan pengusaha ingin biaya murah, sehingga tidak mau memperbaiki kondisi kerja.
Namun, sekali lagi, kaum buruh perlu bekerjasama dengan kelompok masyarakat lain, yang sama-sama tertindas. Antara buruh dan mereka mempunyai persamaan kepentingan, sehingga harus beraliansi agar kekuatannya semakin tangguh.
Kaum buruh juga harus terlibat dalam pembentukan pemerintahan sementara. Kaum buruh harus mengontrol dan terlibat dalam pemerintahan nantinya. Oleh karena itu, kaum buruh harus membentuk Dewan Buruh.
Dewan Buruh dibentuk oleh kaum buruh dari tingkat terendah (pabrik-pabrik) dan berjenjang sampai tingkat nasional. Mereka yang duduk di Dewan Buruh dipilih dari kalangan buruh sendiri dan dipilih secara langsung --lewat rapat buruh setempat. Mereka sewaktu-waktu bisa dipecat melalui mosi tidak percaya, jika tidak benar-benar memperjuangkan nasib buruh.
Dewan Buruh mempunyai tiga fungsi pokok: ekonomi, politik dan keamanan. Fungsi ekonomi antara lain: mengusahakan tersedianya sembako secara murah dan merata bagi kaum buruh, mengontrol distribusi sembako, mengusahakan tunjangan minimum bagi buruh lain yang di-PHK, dan lain-lain.
Fungsi politiknya antara lain: menyiapkan pemerintahan sementara, memimpin aksi massa, mengajukan tuntutan-tuntutan kaum buruh, mengorganisir buruh yang lain yang belum aktif dalam perjuangan, dan lain-lain.
Sedangkan fungsi keamanan Dewan Buruh antara lain: mencegah teror militer terhadap buruh (seperti penculikan, intimidasi, penangkapan), mengamankan demonstrasi-demonstrasi dari provokasi militer, dan lain-lain.
Dewan Buruh bersama-sama Dewan Tani, Dewan Mahasiswa, dan lain-lain membentuk Dewan Rakyat. Dewan Rakyat merupakan lembaga perwakilan sejati rakyat. Alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. ***