DIBALIK MAHALNYA HARGA BERAS
Kelaparan mengancam kita. Beras, makanan pokok rakyat, langka didapat. Kalaupun ada, harganya mencekik leher. Ternyata, keluarga Cendana masih memonopoli distribusi beras.
Apa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia saat ini ? Kenapa harga beras tidak semakin turun, malah semakin naik ? Bahkan untuk mencapai kestabilan hargapun tidak dapat. Anehya lagi, patokan harga dasar beras yang ditetapkan pemerintah adalah Rp.1.600/kg, namun harga di pasaran bisa mencapai Rp.5.000/kg
Distribusi yang Kacau
Dimana letak ketidakberesannya ? Ternyata terletak pada jalur distribusi. Jalur distribusi yang panjang inilah penyebab harga beras melangit. Semakin panjang jalur distribusinya, kebocoran akan lebih banyak.
Bagaimana sebenarnya "jalan panjang dan berliku" beras sampai ke tangan konsumen ? Bulog sebagai lembaga negara yang memonopoli distribusi beras, mengelurkan Surat Perintah Setor (SPS) kepada perusahaan tertentu. Pihak-pihak non-pemerintah yang menerima SPS inilah yang mempunyai hak mendistribusikan beras ke konsumen. Di sinilah keruwetan distribusi mulai muncul. Orang/perusahan yang menerima SPS ini, karena tidak mau memeras keringat, menjual SPS ke tangan pihak lain. Distributor pertama ini mendapat fee sebesar Rp.500-Rp.1000/kg dari distributor kedua. Kemudian distributor kedua (pengusaha besar) menjual kembali ijin distribusi ke pihak ketiga, yaitu pedagang-pedagang di pasar-pasar induk (pengusaha menegah). Pengusaha menengah kemudian menjual berasnya ke pengecer atau supermaket-supermaket. Baru sampai pada rakyat.
Sebenarnya jalur distribusi beras tidak perlu serumit itu. Kita semua tahu, Bulog mempunyai cabang-cabang sampai tingkat kabupaten, sementara di tingkat desa pun ada Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam kenyataannya lembaga-lembaga ini tidak berfungsi, malah swasta yang mengambil alih peranannya. Tentu saja tujuan swasta adalah mencari untung.
Selain jalur distribusi yang panjang, harga beras mahal karena masih adanya monopili impor oleh swasta. Pemegang monopoli impor beras adalah para pengusaha kroni Soeharto, yang sampai kini masih mempunyai hak istimewa. Diantara mereka adalah Sudano Salim, Tutut, Titik Prabowo, bahkan para penjabat Bulog sendiri. Mereka dapat menentukan harga beras secara sepihak. Inilah yang menyebabkan harga beras semakin bertambah mahal.
Walaupun Soeharto tidak menjabat presiden lagi, perusahaan kerabatnya masih meraja lela. Hal ini semakin menunjukkan bahwa rejim Habibie tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan reformasi. Apa yang diucapkan Habibie selama ini, salah satunya memberantas KKN, tidak pernah terbukti. Malah dia melindungi dan melanggengkannya
Dewan Rakyat sebagai Lembaga Distribusi
Bagaimana mengatasi keadaan seperti ini? Akhir-akhir demonstrasi mahasiswa dan rakyat semakin marak, mereka menuntut penurunan harga sembako. Sementara sebagian rakyat lainya langsung mengambil alih pendistribusian sembako, seperti yang terjadi di Jember. Mereka menyerbu KUD, lalu mengambil sembako dan mendistribusikannya kepada rakyat.
Semuanya sudah tepat, tinggal bagaimana hal itu dapat berjalan dengan lebih baik. Jawabanya hanya satu: distribusi beras atau barang kebutuhan pokok lainya harus dikontrol penuh oleh rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata tidak mampu melakukan kontrol terhadap pendistribusian sembako. "Dewan boneka" ini hanya diam seribu kata melihat penyelewengan distribusi sembako. Karena apa ? Mereka (anggota DPR) memang tidak dipilih oleh rakyat, mereka hanya mengatasnamakan rakyat.
Di sinilah salah satu fungsi dari Dewan Rakyat yang dibentuk dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Dewan Rakyat, disamping mengurusi perpolitikan seperti mempersiapkan pemerintahan sementara yang demokratis, juga mengurusi perekonomian rakyat, salah satunya distribusi sembako. Dewan Rakyat inilah yang menggantikan fungsi DPR dan Bulog yang ternyata lebih banyak korupnya. Dewan Rakyat akan lebih bisa menjamin kontrol terhadap distribusi beras dan barang-barang kebutuhan pokok lainya karena rakyat langsung yang melakukanya. Dengan dikontrol langsung dan dilakukan oleh rakyat sendiri, distribusi menjadi lebih murah dan tidak ada kecurangan. Dewan Rakyat bukanlah perusahaan, tapi lembaga demokrasi yang dibentuk dan dikontrol oleh rakyat. Dewan Rakyat juga harus menjamin pemerataan distribusi beras dan membatasi pembelian bagi orang-orang kaya. ***